MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang dalam dunia politik hukum Indonesia, dialektika politik dan pendekatan dialektis bertindak sebagai motor penggerak utama yang membentuk wajah demokrasi kita.
Di mata demokrasi Indonesia yang kini usia 81 tahun merdeka (1945–2026), dinamika ini mencerminkan pertarungan abadi antara kekuasaan praktis (konteks politik) dan kepastian berkeadilan (konteks hukum).
Berikut ini adalah bedah konsep dan realitas dari dialektika politik hukum di usia Indonesia yang ke-81:
1. Perbedaan Konsep:
Dialektika vs. Dialektis Politik secara filosofis, kedua istilah ini menafsirkan bagaimana hukum dan politik saling memengaruhi dalam ruang demokrasi:
Dialektika Politik :
* Merupakan proses interaksi, benturan, dan negosiasi antara berbagai kepentingan politik di masyarakat (Tesis) dengan institusi negara (Antitesis), yang pada akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan baru berupa undang-undang atau kebijakan (Sintesis).
Dialektis Politik (Cara Berpikir/Bertindak) :
* Merupakan cara pandang melihat politik hukum bukan sebagai sesuatu yang statis atau kaku, melainkan dinamis dan selalu berubah. Pendekatan dialektis sadar bahwa hukum adalah produk politik, namun di sisi lain, politik harus tunduk pada hukum demi menjaga esensi demokrasi.
2. Hubungan Hukum, Politik, dan Demokrasi.
Dalam kajian politik hukum, hubungan antara hukum dan politik dalam rahim demokrasi terbagi ke dalam tiga pola utama :
3. Refleksi 81 Tahun Merdeka.
Melihat Indonesia saat ini di tahun 2026, dialektika politik hukum kita sedang berada pada persimpangan krusial antara Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substansial:
Tantangan Pragmatisme vs. Idealisme :
* Di satu sisi, institusi demokrasi seperti Pemilu dan lembaga peradilan tetap berjalan sesuai prosedur formal.
Namun di sisi lain, pendekatan dialektis membongkar kenyataan bahwa hukum kerap dijadikan alat (instrumentalisasi hukum) oleh kepentingan oligarki atau kelompok elit politik untuk melegitimasi kekuasaan mereka.
Aspirasi Publik sebagai Motor Antitesis :
1. Kekuatan media sosial dan gerakan masyarakat sipil bertindak sebagai elemen penyeimbang yang penting.
2. Ketika terjadi ketimpangan hukum, suara publik menjadi “antitesis” yang memaksa para pembuat kebijakan melakukan evaluasi atau revisi atas aturan yang tidak berpihak pada keadilan.
Cita-Cita Hukum (Nomokrasi) Pancasila:
1. Di usia ke-81, sintesis terbaik yang harus dicapai adalah mengembalikan ruh kedaulatan rakyat.
2. Hukum tidak boleh sekadar menjadi alat stempel kekuasaan politik, melainkan harus kembali menjadi panglima yang melindungi hak-hak mendasar warga negara dan menjamin keadilan sosial.
Arthur berbendapat bahwa di mata demokrasi Indonesia yang menginjak usia 81 tahun, dialektika politik hukum menegaskan bahwa demokrasi tidak pernah selesai.
* Kedewasaan bangsa ini diuji dari sejauh mana kita mampu menggunakan cara berpikir dialektis untuk terus mengoreksi kekuasaan politik yang menyimpang melalui instrumen hukum yang adil dan beradab. (Arthur Noija SH MH)
