MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen dibidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang adanya peredaran ilegal Tramadol dan tawuran remaja di era Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mencerminkan lemahnya fungsi pencegahan dini oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan kepastian hukum normatif serta etika moral.
Dinamika Sosial dan Lemahnya Fungsi FKDM di DKJTawuran dan Obat Keras :
* Peredaran Tramadol kerap memicu agresivitas kelompok remaja yang berujung pada tawuran antarwarga atau antarkelompok di wilayah Jakarta.
Mati Surinya FKDM :
* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di tingkat kelurahan hingga kota seringkali kurang optimal mendeteksi gejala sosial secara dini di tengah masyarakat.
Peran Walikota :
* Jajaran eksekutif tingkat kota dituntut memperkuat koordinasi pengawasan wilayah guna menekan potensi konflik sosial dan peredaran sediaan farmasi ilegal.
Perspektif Filosofis :
Immanuel Kant dan Thomas Aquinas Teori Keadilan Immanuel Kant:
* Menekankan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada kewajiban moral absolut (categorical imperative).
* Membiarkan peredaran obat terlarang sama dengan merusak martabat manusia.
Asas Kepastian Hukum Thomas Aquinas:
* Hukum positif buatan manusia (seperti UU Kesehatan) harus bersumber dari akal budi untuk kebaikan umum (bonum commune).
Kepastian hukum tercapai ketika aturan dijalankan konsisten demi ketertiban masyarakat, bukan sekadar teks mati.
Penegakan Hukum dan Pengawasan BPOM dalam KUHP 2023UU Kesehatan vs KUHP 2023:
* Pelaku pengedar Tramadol tanpa izin dijerat dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun, yang diselaraskan dengan asas pemidanaan modern dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pengawasan BPOM :
* Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi garda terdepan dalam mengendalikan izin edar sediaan farmasi agar kepastian hukum material dan formal terpenuhi demi melindungi kesehatan publik. (Arthur Noija SH MH)
