MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang Fenomena “mati suri” Forum RT/RW di Jakarta Pusat pada era Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mencerminkan pergeseran desentralisasi administratif.
Dalam hukum publik, kevakuman organisasi warga ini melemahkan partisipasi publik yang dijamin oleh prinsip negara hukum demokratis.
* Socrates memandang kepatuhan hukum sebagai esensi kebaikan, sementara KUHP 2023 menegaskan legalitas modern berbasis asas legalitas materiel dan formil.
Perspektif Hukum Publik di Era DKJ Reduksi Otonomi Warga:
* Transisi status Jakarta menjadi DKJ memusatkan sebagian kewenangan strategis, sehingga ruang partisipasi akar rumput seperti Forum RT/RW sering tereduksi menjadi fungsi administratif semata.
Degradasi Partisipasi :
* Berdasarkan hukum administrasi negara, lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) harusnya menjadi instrumen co-governance.
Ketika mati suri, hubungan antara warga dan pemerintah daerah terputus.Kemandekan Regulasi:
* Peraturan gubernur terkait lembaga kemasyarakatan sering kali kurang responsif terhadap dinamika urban modern, memicu hilangnya legitimasi fungsional forum tersebut.
Teori Hukum Tata Negara dan Relevansi Demokrasi Kedaulatan Rakyat :
* Teori hukum tata negara menempatkan lembaga intermediasi warga sebagai pilar pengawasan horizontal terhadap jalannya pemerintahan lokal.
Demokrasi Deliberatif :
* Tanpa aktifnya Forum RT/RW, saluran aspirasi kebijakan publik tingkat lokal kehilangan ruang dialog substantif (deliberation).
Negara Kesejahteraan (Welfare State):
* Negara tidak hanya mengatur, tetapi juga memfasilitasi kohesi sosial yang dalam hal ini gagal ditopang oleh keaktifan forum warga.
Socrates dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 Pandangan Socrates:
* Socrates memilih mematuhi hukum Athena meski tidak adil demi menjaga ketertiban sosial; ia memandang hukum memiliki dimensi moral yang mengikat nurani warga negara dan pemimpin.
Realisasi dalam KUHP 2023 (UU No. 1 Tahun 2023):
* KUHP baru mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan asas keadilan korektif, di mana kepatuhan tidak lagi kaku pada teks formal semata tetapi juga nilai keadilan substantif yang diidealkan Socrates.
Korelasi Etika dan Hukum:
* Kevakuman Forum RT/RW menunjukkan krisis etika kewargaan (mengabaikan kewajiban moral bernegara ala Socrates), yang dalam bingkai KUHP 2023 diingatkan kembali lewat pentingnya integrasi norma sosial lokal dan kepatuhan hukum yang beretika.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) mengatur struktur pemerintahan lokal secara asimetris, di mana otonomi daerah tetap berada di tingkat provinsi.
Akibatnya, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan di Jakarta tidak memiliki DPRD tersendiri, melainkan digantikan oleh lembaga representasi masyarakat khusus.
Berikut adalah aspek-aspek regulasi spesifik dalam UU DKJ yang mengatur kelembagaan lokal di tingkat akar rumput :
1. Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) LMK menjadi lembaga formal utama di tingkat kelurahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sipil.
Berdasarkan undang-undang ini, LMK dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat pada tingkat kelurahan.
Tugas Pokok:
* Menampung dan menyalurkan aspirasi warga kepada Lurah.
Fungsi Pengawasan:
* Menyampaikan laporan pengawasan sosial terkait pelayanan publik yang dijalankan Lurah kepada Camat.
Hal ini memberi LMK peran sebagai penyeimbang operasional kelurahan.
2. Dewan Kota / Dewan Kabupaten (Dekot/Dekab)
Pada tingkat kota atau kabupaten administrasi, representasi masyarakat diwadahi melalui Dewan Kota atau Dewan Kabupaten.
Keanggotaan :
* Terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat atau pakar yang dipilih di wilayah tersebut.
Peran Strategis:
* Membantu Walikota atau Bupati administrasi dalam memberikan masukan mengenai pembangunan wilayah, pelayanan publik, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat lokal.
3. Kewenangan Khusus Pembentukan Wilayah Lokal lewat Perda.
Berbeda dengan aturan lama (UU DKI No. 29 Tahun 2007), Pasal 7 ayat (2) UU DKJ memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Provinsi melalui instrumen tunggal:
Peraturan Daerah (Perda):
* Menjadi satu-satunya dasar hukum untuk pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan serta kelurahan.
Dampak Sipil:
* Perubahan tata wilayah ini berdampak langsung pada jangkauan pelayanan publik, restrukturisasi administrasi kependudukan, serta penataan basis organisasi RT/RW di bawah kelurahan.
4. Asas Otonomi Tunggal dan Kedudukan RT/RW.
Karena otonomi hanya ada di tingkat provinsi, kelembagaan lokal seperti RT dan RW tetap diposisikan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
* Hubungan kerja RT/RW bersifat kemitraan untuk membantu Lurah dalam urusan administratif, sosial, dan ketertiban.
Pengaturan lebih terperinci mengenai operasional, insentif, fungsi pengawasan, serta struktur organisasi RT/RW didelegasikan untuk diatur dalam Perda turunan sebagai pelaksanaan UU DKJ. (Arthur Noija SH MH)
