mbminvestigasi.com Bandar Lampung, 11 Juni 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berkode DNM0XEOW beralamat di Jalan Pramuka Gg. Way Salak Nomor 8, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Hal ini menyusul penyajian menu hari ini yang dinilai jauh dari standar gizi dan kesesuaian kebutuhan anak balita, sekaligus memunculkan kecurigaan adanya praktik yang tidak wajar di lingkungan pengelolaan.
Berdasarkan pantauan langsung dan dokumentasi yang diperoleh di lokasi, menu yang disalurkan khusus untuk kelompok balita terdiri dari nasi putih, olahan telur berbumbu kental, orek tempe sambal, irisan mentimun, lauk berbumbu tajam, serta potongan buah naga. Para penerima manfaat mengaku kecewa dan meragukan apakah sajian tersebut benar‑benar memenuhi syarat makanan bergizi yang aman, seimbang, dan mudah dicerna bagi anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.
“Tekstur nasinya agak kasar, sedangkan anak balita pencernaannya belum sempurna. Kami bertanya‑tanya, apakah ini benar‑benar disusun sesuai panduan gizi? Kalau dilihat sekilas, komposisinya saja sudah tidak pas,” ungkap salah satu penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya.
Kecurigaan masyarakat makin menguat. Banyak yang menduga terjalin kesepakatan atau kerja sama yang tidak transparan antara pihak pengelola SPPG dengan tenaga ahli gizi yang bertugas di tempat tersebut. Diduga penyusunan menu hingga pemilihan bahan pangan tidak didasarkan semata pada kebutuhan gizi, melainkan ada kepentingan lain yang merugikan mutu pelayanan.
“Kami curiga ada permainan di balik layar. Seolah‑olah ahli gizi hanya menandatangani persetujuan tanpa benar‑benar mengawasi, padahal anggaran sudah disiapkan. Kenapa hasilnya seperti ini? Kami minta dinas‑dinas terkait, mulai Dinas Kesehatan, Dinas Pangan hingga tim pengawas pusat MBG segera turun melakukan pemeriksaan mendalam dan inspeksi mendadak ke lokasi ini,” tegas sejumlah warga yang mewakili kelompok penerima manfaat.
Masyarakat menuntut agar pemeriksaan mencakup kelayakan menu, kesesuaian takaran gizi, catatan belanja bahan, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan ahli gizi di tempat kerja. Mereka khawatir jika hal ini terus dibiarkan, tujuan utama program yakni mendukung pertumbuhan dan mencegah kekurangan gizi pada balita justru tidak tercapai, bahkan berisiko mengganggu kesehatan anak‑anak penerima manfaat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola SPPG maupun tenaga ahli gizi yang bersangkutan. Masyarakat berharap tindakan cepat dan tegas segera dilakukan, agar program yang menggunakan dana rakyat ini benar‑benar berjalan jujur, terbuka, dan bermanfaat sesuai tujuannya.(sitorus s)
