MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta yang konsen dibidang advokasi kebijakan publik menyikapi dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Publik di era Jakarta sebagai Kota Global, kedudukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) memberikan kepastian hukum yang jauh lebih kuat dan absolut dibandingkan jika hanya diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
Analisis mendalam yang membedakan kedudukan hukum tersebut berdasarkan teori hukum John Locke dan Thomas Aquinas :
1. Perspektif Hukum Tata Negara & Hukum Publik (Perda vs. Pergub)
Secara hierarki perundang-undangan di Indonesia, Perda memiliki derajat yang lebih tinggi dan legitimasi demokratis yang kuat karena dibuat oleh Gubernur bersama-sama dengan DPRD (representasi rakyat).
Sementara itu, Pergub adalah peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersifat sepihak dari eksekutif.
Kepastian Hukum (Legal Certainty) :
* RT/RW yang diatur dalam Perda memiliki dasar hukum yang stabil.
Regulasi ini tidak mudah diubah-ubah secara sepihak oleh Gubernur yang berganti.
Keuangan & Kewenangan Publik :
* Sebagai Kota Global, Jakarta membutuhkan tata kelola lingkungan yang profesional.
Perda memberikan kepastian alokasi APBD dan wewenang publik yang jelas bagi RT/RW untuk mengelola urusan administratif lokal tanpa khawatir adanya pembatalan sepihak lewat Pergub baru.
2. Analisis Teori Hukum John Locke (Kontrak Sosial & Hak Milik)
John Locke terkenal dengan teori Kontrak Sosial (Social Contract) dan perlindungan hak alamiah manusia (property).
Legitimasi melalui Perda:
* Locke berargumen bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan tertinggi dalam persemakmuran (commonwealth) karena merupakan amanat langsung dari rakyat.
Ketika RT/RW diatur dalam Perda, hal ini mencerminkan “kehendak bersama” masyarakat Jakarta yang disahkan oleh perwakilan mereka (DPRD).
Perlindungan Warga Kota Global :
* Di era Kota Global yang dinamis, konflik ruang dan sosial sangat tinggi.
* RT/RW bertindak sebagai pelindung hak-hak komunitas di tingkat akar rumput.
Berdasarkan teori Locke, kepastian hukum melalui Perda memastikan bahwa Gubernur tidak bisa bertindak sewenang-wenang (arbitrary power) terhadap struktur RT/RW, sehingga hak-hak sipil warga lokal tetap terlindungi dari intervensi pasar atau modal global yang difasilitasi eksekutif.
3. Analisis Teori Hukum Thomas Aquinas (Hukum Kodrat & Keadilan)
Thomas Aquinas membagi hukum menjadi empat hierarki :
* Lex Aeterna (Hukum Abadi), Lex Divina (Hukum Wahyu), Lex Naturalis (Hukum Kodrat), dan Lex Humana (Hukum Manusia).
* Aquinas menekankan bahwa hukum manusia harus mengabdi pada Kebaikan Bersama (Bonum Commune) dan bersumber dari rasio yang adil.
Perda sebagai Lex Humana yang Adil :
* Menurut Aquinas, hukum yang baik adalah hukum yang dicanangkan oleh otoritas yang bertanggung jawab atas komunitas (dalam hal ini, kolaborasi legislatif dan eksekutif).
Perda yang mengatur RT/RW memenuhi syarat Lex Humana karena proses formulasinya melibatkan partisipasi publik yang lebih luas guna mencapai bonum commune.
Fungsi RT/RW dalam Tata Moral Kota Global:
* Kota global sering kali menghadapi degradasi sosial dan individualisme yang tinggi.
Aquinas melihat institusi sosial terkecil (seperti RT/RW) sebagai instrumen penting untuk menjaga tatanan moral dan keadilan distributif di masyarakat.
* Kepastian hukum dalam Perda memastikan fungsi moral dan sosial RT/RW ini diakui secara formal dan substantif, bukan sekadar alat birokrasi atau politik praktis Gubernur (yang rentan terjadi jika hanya diatur lewat Pergub).
Arthur Noija berpendapat bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum RT/RW dalam bentuk Perda di era Jakarta sebagai Kota Global adalah sebuah keharusan yuridis dan filosofis.
* Langkah ini mengubah posisi RT/RW dari sekadar “perpanjangan tangan administratif” eksekutif (Pergub) menjadi lembaga kemasyarakatan yang memiliki legitimasi demokratis yang kuat, mandiri, dan diakui oleh hukum negara serta hukum kodrat untuk melindungi kemaslahatan warga. (Arthur Noija SH MH)
