MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang pencairan dana eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara (korban kerusuhan 1999) merupakan wujud nyata dari penegakan hukum yang berkeadilan (substantive justice) sekaligus cerminan kepatuhan negara terhadap prinsip Hukum Tata Negara (HTN) dan nilai-nilai demokrasi.
* Komitmen Kementerian Sosial RI untuk segera merealisasikan ganti rugi pasca-sidang eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menandai berakhirnya penantian panjang para korban atas hak ekonomi dan sosial mereka.
Berikut ini adalah analisis mendalam mengenai pencairan dana tersebut dari dua perspektif utama :
1. Perspektif Hukum Tata Negara (HTN) & Hukum yang Berkeadilan
Dalam prinsip Hukum Tata Negara Indonesia yang berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (“Negara Indonesia adalah negara hukum”), pencairan dana ini memiliki urgensi konstitusional yang sangat kuat:
Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (Executio Bonorum) :
1. Perjuangan para pengungsi melalui class action telah membuahkan putusan inkrah hingga tingkat Peninjauan Kembali (Putusan No. 451/PK/Pdt/2019).
2. Dalam HTN, kepatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan adalah indikator utama bahwa kekuasaan eksekutif tunduk pada supremasi hukum (rule of law).
Menunda eksekusi sama saja dengan mencederai wewenang yudisial.
Keadilan Substantif vs. Prosedural :
1. Selama bertahun-tahun, birokrasi dan sinkronisasi data menjadi hambatan administratif (keadilan prosedural).
2. Komitmen pencairan melalui validasi data berbasis by name by address menggeser fokus negara menuju keadilan substantif yaitu terpenuhinya hak-hak nyata warga negara yang telah dirugikan akibat kelalaian masa lalu.
Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) :
1. Berdasarkan prinsip HTN, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa.
2. Bantuan senilai Rp 5.000.000 per Kepala Keluarga (KK) melalui Kemensos ini merupakan bentuk kompensasi resmi atas gagalnya fungsi perlindungan keamanan negara saat konflik 1999 terjadi.
2. Perspektif Negara Demokrasi
Dalam sebuah negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pemerintah hanyalah pemegang mandat yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya (checks and balances).
Pencairan dana ini mencerminkan nilai demokrasi melalui aspek-aspek berikut :
Tantangan Hukum di Lapangan.
Meski secara konsep HTN dan demokrasi pencairan ini adalah kemenangan besar, tantangan riil yang dihadapi di lapangan meliputi :
1. Validasi Data Sipil:
Memastikan angka ratusan ribu KK di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara tidak tumpang tindih.
2. Pemberantasan Pungli dan Spekulan:
Menindak tegas oknum-oknum yang mencoba memotong atau memungut biaya administrasi ilegal dari dana ganti rugi pengungsi.
Secara keseluruhan, realisasi pencairan dana ini menegaskan kembali bahwa di bawah sistem HTN Indonesia dan iklim demokrasi, hukum tidak hanya tajam dalam memberikan sanksi, tetapi juga mampu menjadi instrumen pemulihan (restoratif) bagi kesejahteraan rakyatnya. (Arthur Noija SH MH)
