MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi dalam hukum tata negara dan hukum publik di wilayah Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Camat dan Lurah adalah pejabat perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pembinaan wilayah.
Terkait Peraturan Gubernur (Pergub) No. 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), penyalahgunaan atau tindakan yang sering disoroti sebagai “kejahatan publik” atau pelanggaran administratif berat oleh oknum Camat dan Lurah umumnya berkisar pada aspek diskresi dan prosedur.
Jenis Pelanggaran / Penyalahgunaan yang Sering Terjadi
1. Penyalahgunaan Wewenang Diskresioner dalam Pemberhentian/Penonaktifan Pengurus RT/RW
Dalam Pergub 22/2022 :
* Lurah memiliki kewenangan menonaktifkan pengurus RT/RW berdasarkan usulan masyarakat atau temuan lapangan, yang kemudian disahkan oleh Camat atas nama Wali Kota/Bupati.
Pelanggaran :
* Oknum Lurah atau Camat sering kali melakukan penonaktifan sepihak (misalnya Ketua RW yang kritis) tanpa melalui tahapan pemeriksaan, pembuktian, atau mekanisme musyawarah yang transparan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Pergub 22/2022.
2. Intervensi Politik atau Pengkondisian Pemilihan RT/RW
Pelanggaran :
* Memihak atau mendikte proses pemilihan Ketua RT/RW dan mengabaikan mosi tidak percaya warga atau sebaliknya, membiarkan mosi tidak percaya yang tidak berdasar demi kepentingan kelompok tertentu.
3. Pengabaian Tindak Lanjut (Kelalaian Administrasi)
Pelanggaran :
* Camat atau Lurah tidak segera menindaklanjuti laporan atau rekomendasi penyelesaian sengketa wilayah sesuai tenggat dan prosedur hukum yang diamanatkan dalam Pergub 22/2022, yang berujung pada hilangnya kepastian hukum bagi warga.
Perspektif Hukum Tata Negara & Hukum Publik
Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) :
1. Dalam hukum administrasi negara dan hukum publik, tindakan sepihak Camat/Lurah yang mengabaikan prosedur Pergub 22/2022 melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan.
2. Putusan PTUN sering kali membatalkan Surat Keputusan (SK) Lurah/Camat jika terbukti cacat prosedur atau substansi.
Ultra Vires (Melampaui Wewenang) atau Abuse of Power :
* Jika seorang Lurah atau Camat menggunakan kewenangan penetapan/penonaktifan RT/RW di luar batas yang diberikan oleh Pergub 22/2022 (misalnya tanpa alat bukti yang sah atau mengangkangi usulan musyawarah warga), tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dalam ranah hukum publik.
Mekanisme Koreksi :
* Secara hukum publik, warga atau pengurus yang dirugikan dapat menguji kebijakan atau keputusan Lurah/Camat tersebut melalui jalur administrasi (keberatan kepada Wali Kota/Gubernur) atau menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Arthur Noija SH MH)
