MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi secara hukum positif, RT dan RW merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022, sedangkan “Forum RT/RW” yang dibentuk secara mandiri berstatus sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) apabila didaftarkan secara resmi.
Ketika pemerintah memperlakukan LKK seolah-olah bawahan birokrasi penuh atau sebaliknya Forum RT/RW mengklaim kekuasaan di luar mandatnya, terjadi benturan antara legalitas negara dan kedaulatan warga.
Berikut ini adalah bedah mendalam atas fenomena relasi kuasa antara pemerintah, LKK, dan Forum RT/RW dari berbagai kacamata disiplin ilmu hukum dan filsafat politik yang Anda ajukan :
1. Hukum Tata Negara & Kedudukan LKK vs. Ormas
Status LKK (RT/RW). Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 22 Tahun 2022, RT/RW adalah wadah partisipasi masyarakat yang bertugas sebagai mitra Lurah dalam pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, bukan bagian dari struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun perangkat daerah.
Status Forum RT/RW.
1. Pergub 22/2022 tidak mengatur wadah bernama “Forum RT/RW” sebagai organ pemerintahan.
2. Jika pengurus RT/RW membentuk paguyuban atau forum komunikasi lintas wilayah, maka entitas tersebut tunduk pada UU Ormas (UU No. 17 Tahun 2013 jo. Perppu No. 2 Tahun 2017) sebagai perkumpulan warga sipil, bukan lembaga negara.
Ilusi Kekuasaan Pemerintah.
1. Dalam Hukum Tata Negara (HTN), kekuasaan pemerintah bersifat atributif dan delegatif yang dibatasi oleh asas legalitas (wetmatigheid van bestuur).
2. Ketika pemerintah merasa “berkuasa penuh” atas RT/RW (misalnya dalam polemik mekanisme Pergantian Antar Waktu/PAW), pemerintah melampaui batas pembinaan administratif dan mereduksi otonomi akar rumput (grassroots).
2. Perspektif Hukum Pidana (KUHP Baru / UU No. 1 Tahun 2023)
Batas Penyalahgunaan Wewenang.
* Dalam KUHP 2023, delik jabatan (seperti pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat) hanya melekat pada “Pejabat” atau penyelenggara negara yang menjalankan fungsi publik secara sah.
Implikasi Pidana bagi Pengurus & Pemerintah.
* Karena ketua RT/RW bukan pejabat tata usaha negara penuh (melainkan pengurus LKK), tindakan pengurus RT/RW atau Forum RT/RW yang memaksakan kehendak, melakukan pungutan liar, atau bertindak sewenang-wenang di luar Pergub dapat dijerat pidana umum (seperti pemaksaan/perbuatan tidak menyenangkan atau penipuan jabatan), sementara pejabat kelurahan yang menekan warga di luar kewenangannya melanggar asas kepastian hukum.
3. Analisis Filsafat Hukum & Politik
Immanuel Kant (Imperatif Kategoris & Rechtsstaat).
1. Kant menegaskan bahwa manusia adalah tujuan pada dirinya sendiri (end in itself), bukan alat bagi kekuasaan negara.
2. Jika pemerintah menjadikan RT/RW sekadar instrumen kontrol birokrasi atau sebaliknya Forum RT/RW memakai jabatannya untuk menekan warga, keduanya melanggar prinsip Rechtsstaat (negara hukum) di mana hukum harus melindungi otonomi moral setiap individu, bukan melanggengkan dominasi penguasa.
Hannah Arendt (Kekuasaan vs. Kekerasan & Ruang Publik).
1. Arendt membedakan secara tajam antara Kekuasaan (Power) yang lahir dari kesepakatan kolektif warga yang bertindak bersama, dan Kekerasan/Paksaan (Violence) yang bersifat instrumental dari atas ke bawah.
2. RT/RW sejatinya adalah polis modern (ruang publik partisipatif).
3. Ketika pemerintah menggunakan regulasi (Pergub) untuk membungkam aspirasi warga atau mendikte kepengurusan lokal, pemerintah sedang mengganti power (legitimasi warga) dengan kontrol birokratis yang mematikan ruang politik warga.
Thomas Jefferson (Demokrasi Ward Republics & Kedaulatan Rakyat).
1. Jefferson menggagas konsep Ward Republics unit pemerintahan terkecil di tingkat lingkungan (setara RT/RW) sebagai fondasi sejati demokrasi agar rakyat dapat mengelola urusannya sendiri secara langsung.
2. Bagi Jefferson, ketika pemerintah pusat atau daerah menarik kendali terlalu kuat ke atas dan merasa paling berkuasa atas unit lingkungan warga, negara tersebut sedang bergeser menuju tirani administratif yang merampas hak alami rakyat untuk mengatur dirinya sendiri.
4. Analisis Sosiologi Hukum Donald Black (The Behavior of Law)
Donald Black memandang hukum bukan sebagai teks mati, melainkan sebagai variabel kuantitatif kontrol sosial yang perilakunya dipengaruhi oleh struktur sosial:
Stratifikasi & Vertikalitas Hukum.
1. Menurut Black, hukum bergerak lebih banyak dan lebih tajam dari lapisan sosial yang lebih tinggi ke lapisan yang lebih rendah (downward law).
2. Ketika pemerintah kelurahan/kecamatan menekan pengurus RT/RW atau warga menggunakan dalih aturan Pergub, hukum sedang bekerja secara vertikal untuk menegaskan hierarki kekuasaan birokrasi atas masyarakat sipil.
Jarak Relasional & Organisasi.
1. Black menyatakan bahwa entitas yang terorganisasi lebih memiliki kapasitas hukum dibanding individu yang terpecah.
2. Pembentukan “Forum RT/RW” (sebagai ormas/paguyuban) merupakan respons sosiologis untuk menyeimbangkan posisi tawar (organizational counter-power) terhadap birokrasi pemerintah, meskipun secara yuridis forum tersebut berada di luar sistem LKK resmi. (Arthur Noija SH MH)
