MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang kasus-kasus yang sering ditemui dilapangan mengenai warga negara asing (WNA) pemasok permata yang bergerak di koridor Jakarta hingga Sumatera Barat umumnya lebih banyak terindikasi menggunakan dokumen tinggal yang sah tetapi disalahgunakan (menyalahi peruntukan izin tinggal), daripada masuk secara ilegal atau tanpa dokumen sama sekali.
Secara sosiologi hukum dan investigasi keimigrasian, berikut adalah rincian modus dan analisis hukumnya:
1. Modus Penyalahgunaan Izin Tinggal (Dokumen Sah, Peruntukan Salah)
WNA dalam klaster ini biasanya masuk ke Indonesia secara resmi melalui Border Control resmi (seperti Bandara Soekarno-Hatta Jakarta) menggunakan jalur hukum yang sah.
Dokumen yang sering disalahgunakan meliputi:
Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival / VoA) :
* Visa ini secara hukum hanya diperuntukkan bagi wisata, kunjungan keluarga, sosial, atau pembicaraan bisnis (bukan bertransaksi bisnis/bekerja).
Namun, mereka memanfaatkannya untuk langsung turun ke lapangan membeli, memasok, atau menjual permata secara retail.
KITAS/KITAP Investor “Fiktif”:
* Menjamurnya kemudahan investasi dimanfaatkan oknum untuk mendirikan perusahaan cangkang di Jakarta agar mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Investor.
Namun secara faktual, mereka tidak mengelola investasi besar melainkan menjadi pedagang/pemasok permata keliling hingga ke Sumatera Barat.
Analisis Hukum (UU No. 6 Tahun 2011):
* Tindakan ini memenuhi unsur Pasal 122 Huruf a, yang menyatakan bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000.
2. Modus Masuk Ilegal / Tanpa Dokumen (Undocumented)
Modus ini jauh lebih kecil kemungkinannya untuk bisnis bernilai tinggi seperti permata, namun tetap ada celah.
Biasanya terjadi jika WNA tersebut masuk lewat jalur laut tikus (seperti melalui perbatasan Kepulauan Riau atau pantai timur Sumatera) kemudian masuk ke Jakarta dan Sumatera Barat lewat jalur darat domestik.
Risiko bagi WNA :
* Sangat tinggi.
Karena untuk bertransaksi komoditas mahal seperti permata, mereka membutuhkan rasa aman secara fisik dan finansial (seperti membuka rekening bank atau menyewa tempat) yang sulit dilakukan tanpa dokumen sama sekali.
Analisis Hukum (UU No. 6 Tahun 2011):
* Jika terbukti tanpa dokumen, mereka dikenakan Pasal 119 ayat (1) terkait masuk wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp500.000.000.
Mereka Bisa Lolos hingga sampai Sumatera Barat.
(Perspektif Friedman & Arendt) Struktur Hukum (Friedman):
* Begitu WNA berhasil melewati pemeriksaan bandara di Jakarta menggunakan dokumen sah (misal VoA), pengawasan di tingkat domestik (penerbangan antarkota atau perjalanan darat Jakarta Sumatera Barat) hampir tidak menyaring status keimigrasian mereka kembali.
Pengawasan di daerah tujuan (Sumatera Barat) sering kali terlambat mendeteksi karena keterbatasan personel TIMPORA setempat.
Banality of Evil (Arendt):
* Aparat keimigrasian di daerah tujuan sering kali terjebak dalam rutinitas administratif formalitas.
Selama paspor sang WNA masih memiliki stempel VoA yang aktif/belum overstay, aparat cenderung abai dan membiarkan aktivitas riil mereka di pasar-pasar permata lokal tanpa menelisik apakah aktivitas ekonominya sah atau tidak. (Arthur Noija SH MH)
