MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan Publik menyikapi secara yuridis dalam Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), Ketua RT dan RW bukanlah pejabat publik atau pejabat negara, melainkan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang bersifat partisipatif. Kesenjangan antara persepsi masyarakat yang menganggap RT/RW sebagai “pejabat pemerintah” dengan kenyataan pengawasan di lapangan berakar pada ambiguitas status hukum serta mekanisme pembinaan yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022.
Berikut ini adalah bedah analisis terkait kedudukan RT/RW, peran pengawasan Camat dan Lurah, serta titik lemahnya dalam perspektif hukum publik:
1. Kedudukan RT/RW di Mata Hukum Tata Negara & Hukum Publik
Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pejabat Negara.
1. Merujuk pada Undang-Undang ASN serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yang menjadi konsiderans Pergub 22/2022, RT dan RW adalah mitra pemerintah daerah yang dibentuk dari dan oleh masyarakat.
Fungsi “Semi-Publik” (Quasi-Public).
* Meski berstatus organisasi kemasyarakatan, RT/RW menjalankan fungsi pelayanan publik secara faktual (seperti surat pengantar kependudukan, pendataan bansos, dan ketertiban lingkungan).
Di sinilah terjadi pergeseran persepsi di mana warga memandang mereka sebagai perpanjangan tangan birokrasi/pejabat publik.
* Ketiadaan Kewenangan Mengikat secara Hukum Publik.
Keputusan atau tindakan ketua RT/RW tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara murni, sehingga tidak bisa langsung digugat ke PTUN layaknya keputusan Lurah atau Camat.
2. Mekanisme Pengawasan Camat dan Lurah dalam Pergub 22/2022
Dalam Pergub DKI Jakarta No. 22 Tahun 2022, relasi Lurah dan Camat terhadap RT/RW lebih ditekankan pada pembinaan dan fasilitasi, bukan hubungan komando struktural atas-bawah:
Legitimasi Administratif.
* Lurah berwenang menetapkan pembentukan, pemecahan, hingga pengukuhan pengurus RT/RW melalui Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat.
Pembinaan dan Pengawasan.
* Camat dan Lurah bertugas melakukan pembinaan agar kinerja RT/RW selaras dengan program penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Sanksi dan Pemberhentian.
* Jika terjadi pelanggaran atau ketidakaktifan, mekanisme pemberhentian maupun Penggantian Antar waktu (PAW) sering kali bergantung pada musyawarah warga terlebih dahulu sebelum disahkan Lurah.
3. Mengapa Pengawasan Terasa Jauh dari Prinsip Hukum Publik?
Ketika kinerja RT/RW dikeluhkan masyarakat, lemahnya pengawasan Camat dan Lurah dari kacamata hukum publik disebabkan oleh beberapa faktor struktural:
Asimetri Tanggung Jawab dan Status.
1. RT/RW diberi beban administrasi publik dan insentif dana operasional dari APBD, namun tidak tunduk pada kode etik disiplin kepegawaian (PP Disiplin PNS).
2. Akibatnya, Lurah tidak memiliki instrumen sanksi administratif yang tegas seperti mutasi atau pemotongan tunjangan kinerja.
Bias Politik Lokal.
1. Karena dipilih melalui musyawarah/pemilihan warga dengan masa jabatan 5 tahun (maksimal 2 periode), Ketua RT/RW memiliki legitimasi sosial tersendiri.
2. Lurah atau Camat sering kali ragu bertindak tegas karena khawatir memicu gesekan horizontal di tingkat akar rumput.
Lemahnya Akuntabilitas Pelayanan (AAUPB).
* Pelayanan di tingkat RT/RW kerap tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) seperti kepastian waktu, transparansi pungutan/iuran warga, dan imparsialitas, sementara pengawasan Lurah umumnya baru berjalan jika ada laporan viral atau konflik terbuka. (Arthur Noija SH MH)
