MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen dibidang advokasi kebijakan publik menyikapi corat marutnya lokasi penampungan pedagang di Blok 6 Pd Pasar jaya senen menyoroti kritik yang tajam mengenai penegakan hukum dan Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Kelurahan Senen, khususnya Blok 6. Argumen ini menekankan bahwa program-program adipura atau penilaian kebersihan kota tidak boleh dijadikan “tameng” atau alasan untuk mengabaikan, menunda, atau tebang pilih dalam penegakan aturan hukum yang semestinya berlaku konsisten setiap hari.
Dalam prinsip tata kelola kota dan penegakan hukum, terdapat beberapa poin krusial yang berkaitan dengan aspirasi :
Kesetaraan di Mata Hukum (Equality Before the Law) :
Penegakan Perda baik terkait ketertiban umum, penataan pedagang, maupun fungsi trotoar dan jalan harus berlaku sama bagi seluruh pihak di wilayah Senen tanpa memandang momentum atau program penghargaan tertentu.
Keberlanjutan vs. Seremonial :
Program seperti Adipura idealnya memotivasi kepatuhan hukum yang berkelanjutan, bukan sekadar pembenahan sementara demi penilaian estetika visual yang bersifat sesaat.
Transparansi Pengelolaan Wilayah :
Blok 6 Pasar Senen merupakan area ekonomi vital.
1. Mafia Kios dan pedagang yang notabene bukan orang atau masyarakat senen dan mengaku aku penduduk asli kelurahan senen atau pemuda senen.
2. Masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan kepastian regulasi yang konsisten dari pihak manajemen area maupun aparat penegak Perda (seperti Satpol PP dan pihak kelurahan/kecamatan). (Arthur Noija SH MH)
