mbminvestigasi.com Tanah Datar, 12 Juni 2026 – Upaya penanaman seribu pohon yang digagas Kapolres Tanah Datar AKBP Dr Nur Ichsan Dwi Septiyanto SH.SIK.MIK. di Nagari Perambahan, Kecamatan Lima Kaum, adalah langkah yang sangat tepat dan mendesak. Wilayah ini baru saja pulih dari dampak parah bencana galodo setahun silam, sehingga pemulihan lingkungan dan penguatan lereng bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi keselamatan warga.
Namun, fakta di lapangan menyisakan pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas bersama ini justru terasa sepi dukungan. Kesan yang muncul adalah program mulia ini seolah hanya dipikul dan dijalankan sendiri oleh satu pihak, tanpa kebersamaan nyata dari unsur pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di bidang lingkungan.
Perlu disampaikan secara tegas: dari jajaran Forkopimda dan instansi teknis terkait, kehadiran hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi.M.SI.MSI dan perwakilan Kodim 0307. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta perangkat daerah lain yang memiliki tugas, anggaran, dan keahlian khusus untuk urusan penghijauan dan penanganan lahan kritis, terlihat tidak hadir secara penuh dan tidak menunjukkan komitmen yang jelas.
Keterlibatan masyarakat juga belum terbangun dengan baik. Selain Wali Nagari, yang terlibat hanyalah unsur kepolisian, mahasiswa, Pramuka, dan awak media. Kondisi ini membuktikan bahwa sosialisasi dan pengajakan tanggung jawab bersama belum berjalan optimal. Pemerintah kabupaten seharusnya menjadi garda terdepan menggerakkan seluruh elemen, bukan hanya menjadi penonton atau sekadar mengirim perwakilan.
Jangan salah mengartikan keberhasilan kegiatan ini. Menanam seribu pohon dalam satu hari itu mudah, tapi memastikan pohon itu tumbuh, terawat, dan berfungsi menahan tanah itu yang sulit. Tanpa dukungan teknis, pendanaan lanjutan, dan pengawasan dari dinas terkait, besar kemungkinan bibit yang ditanam hanya akan mati sia-sia, dan kegiatan ini hanya menjadi seremonial belaka yang tidak menyelesaikan akar masalah.
Ini adalah teguran sekaligus panggilan sadar bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Urusan lingkungan dan keselamatan warga tidak boleh menjadi tanggung jawab satu instansi saja. Jangan biarkan Kapolres yang harus berjalan sendiri melaksanakan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan daerah.
Semoga peristiwa ini menjadi koreksi nyata. Mulailah bergerak bersama, berbagi peran, dan memikul tanggung jawab secara kolektif. Jangan sampai niat baik yang sudah dimulai ini berakhir di tengah jalan hanya karena lemahnya komitmen dan kebersamaan. Masa depan lingkungan dan keselamatan warga Nagari Perambahan ada di tangan kita semua.(T.Novel)
