MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta Utara – Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Pelindo Tower, Jalan Yos Sudarso No. 9, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut diikuti sekitar 50 orang massa aksi. Dalam aksi itu, GERAK BUMN menyampaikan sejumlah tuntutan terkait evaluasi tata kelola dan kepemimpinan di lingkungan PT Pelindo dan PT Pelindo Solusi Terminal Petikemas (SPTP).
Massa aksi mendesak Danantara Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran pimpinan PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP. Mereka juga meminta agar dilakukan audit independen dan komprehensif terhadap berbagai kebijakan strategis perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan proyek, pengelolaan aset, serta mekanisme revenue sharing.
Dalam tuntutannya, GERAK BUMN mendesak agar Direktur Utama PT Pelindo Achmad Mustachar dan Sekretaris Perusahaan Ali Sodikin diberhentikan. Tuntutan serupa juga disampaikan terhadap Direktur Utama PT Pelindo SPTP M. Adji dan Sekretaris Perusahaan Widyaswendra.
Penanggung jawab aksi, M. Adnan, dalam orasinya menyampaikan bahwa pihaknya menilai tata kelola di PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi serius.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang dinilai mencuat, seperti koordinasi operasional, keselamatan kerja, serta pengelolaan proyek dan aset perusahaan, menjadi alasan bagi pihaknya untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepemimpinan dan manajemen perusahaan.
“Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola aset strategis nasional, PT Pelindo harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar M. Adnan dalam orasinya.
Sementara itu, Korlap aksi, Nuri, mengatakan pihaknya mendorong adanya audit independen terhadap kebijakan-kebijakan strategis perusahaan. Menurutnya, audit diperlukan untuk memastikan seluruh keputusan perusahaan telah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Kami mendesak pimpinan Danantara Indonesia agar segera melakukan audit komprehensif terhadap tata kelola PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP, termasuk kebijakan strategis yang berkaitan dengan proyek, pengelolaan aset, serta mekanisme revenue sharing. Audit tersebut harus dilakukan secara independen, objektif, transparan, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Nuri.
GERAK BUMN juga menyatakan mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya memperkuat dan membersihkan tata kelola BUMN dari pihak-pihak yang dinilai tidak menjalankan amanah pengelolaan perusahaan secara profesional.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah alat peraga, di antaranya satu unit mobil komando, pengeras suara, bendera Merah Putih, kaos berwarna hitam, tujuh unit mikrolet, serta sejumlah spanduk berisi tuntutan terhadap jajaran pimpinan PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP.
Untuk mengamankan kegiatan, sebanyak 52 personel gabungan diterjunkan, terdiri dari unsur Koramil 01/Koja, Polres Metro Jakarta Utara, Polsek Koja, Intelgab, dan Satpol PP.
Aksi unjuk rasa berakhir sekitar pukul 15.30 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif.
Terkait berbagai tudingan dan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, pihak PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP belum memberikan keterangan atau tanggapan dalam laporan ini .
Andi Supriyanto – Kabiro Utara
