MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang fenomena tata kelola, pelabuhan, dan representasi politik di Jakarta Utara jika dibedah melalui pisau analisis sosiologi hukum, hukum publik, hukum tata negara, serta filsafat hukum (Ulpianus dan Immanuel Kant) dalam konteks penyiapan Jakarta sebagai Kota Global dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Fenomena Pelabuhan & Kepastian Hukum (Perspektif Sosiologi Hukum & Teori Ulpianus)
Ulpianus mendefinisikan keadilan sebagai “honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” (hidup secara terhormat, tidak merugikan orang lain, dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya).
Realita Sosiologi Hukum :
1. Di mata masyarakat Jakarta Utara, keberadaan pelabuhan besar (seperti Tanjung Priok) menciptakan dualisme hukum.
2. Di satu sisi, pelabuhan bergerak cepat dengan regulasi bisnis internasional (hukum modern/global).
Di sisi lain, masyarakat lokal menghadapi dampak sosial-ekologis:
* Penggusuran, kemacetan truk kontainer, polusi, dan hilangnya ruang hidup nelayan tradisional (kesenjangan antara law in books ekonomi global dengan law in action kesejahteraan sosial).
Perspektif Kepastian Hukum :
* Masyarakat merasakan ketidakpastian hukum ketika regulasi kawasan ekonomi khusus pelabuhan lebih diprioritaskan daripada hak-hak komunal atas ruang hidup.
Berdasarkan teori Ulpianus, kepastian hukum baru terwujud jika negara memberikan hak masyarakat lokal (suum cuique tribuere) berupa perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi, bukan sekadar menjamin kepastian investasi bagi korporasi global.
2. Dialektika Walikota Tanpa DPRD TK II (Perspektif Hukum Publik)
Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menerapkan asas otonomi tunggal pada tingkat provinsi.
* Akibatnya, Jakarta Utara statusnya adalah Kota Administrasi, dan Walikotanya ditunjuk oleh Gubernur tanpa adanya DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota).
Dialektika Hukum Publik :
* Perdebatan utama dalam hukum publik adalah antara efisiensi birokrasi (top-down) melawan kedaulatan demokratis (bottom-up).
Dampaknya Bagi Masyarakat :
1. Tanpa DPRD TK II, Walikota Jakarta Utara berfungsi sebagai kepanjangan tangan eksekutif provinsi (birokratis), bukan pejabat politik yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat Jakarta Utara.
2. Hubungan hukum publik di sini bersifat hierarkis murni. Implikasinya, tidak ada mekanisme check and balances lokal untuk mengontrol kebijakan Walikota terkait isu-isu spesifik Jakarta Utara (seperti banjir rob, penataan pesisir, dan zonasi pelabuhan).
3. Kebijakan dirumuskan demi mengejar standar “Kota Global” versi provinsi, seringkali melompati aspirasi riil warga lokal.
3. Dewan Kota Tidak Berfungsi (Perspektif Hukum Tata Negara & Teori Immanuel Kant)
Dewan Kota (Dekot) dibentuk untuk menjembatani ketiadaan DPRD TK II.
* Namun, dalam realitas tata negara, Dekot seringkali dipandang tidak berfungsi efektif karena hanya bersifat advisory (penasihat) tanpa fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan yang mengikat.
Teori Immanuel Kant (Rechtsstaat & Moralitas Hukum) :
1. Kant menekankan konsep negara hukum (Rechtsstaat) yang berbasis pada perlindungan hak kebebasan warga negara dan pemisahan kekuasaan.
2. Bagi Kant, hukum harus menjadi wujud dari “kehendak umum yang rasional” (akal budi praktis), di mana masyarakat menaati hukum karena mereka ikut serta merumuskannya secara moral.
Analisis Hukum Tata Negara :
* Ketika Dewan Kota mandul dan DPRD TK II tidak ada, terjadi defisit demokrasi (democratic deficit) dalam struktur tata negara lokal Jakarta Utara.
Perspektif Kantian :
1. Ketiadaan lembaga representatif yang berfungsi efektif membuat kebijakan publik di Jakarta Utara kehilangan legitimasi moral Kantian.
2. Masyarakat diposisikan sebagai “objek” dari regulasi top-down Kota Global, bukan sebagai “subjek” hukum yang merdeka.
3. Hukum yang lahir tanpa keterlibatan representasi masyarakat yang kuat dinilai cacat secara moral tata negara, karena tidak mencerminkan kehendak otonom warga Jakarta Utara.
Kontradiksi “Kota Global”
Arthur Noija berpendapat bahwa terdapat paradoks hukum di Jakarta Utara.
* Demi mengejar status Kota Global, sistem hukum publik memangkas jalur birokrasi dengan meniadakan DPRD TK II dan memusatkan kekuasaan di provinsi.
Namun, dari kacamata sosiologi hukum dan filsafat (Ulpianus & Kant), model ini mencederai kepastian hukum bagi masyarakat lokal.
* Kepastian hukum tidak boleh hanya diartikan sebagai kepastian regulasi bagi pelabuhan dan investor.
* Melainkan harus mencakup kepastian hak warga negara untuk diwakili secara politik dan diberikan apa yang menjadi hak hidup mereka. (Arthur Noija SH MH)
