MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen dibidang advokasi kebijakan publik teori Hannah Arendt sangat tajam dan kontekstual untuk membedah fenomena PTDH massal (seperti pemecatan 21 personel Polda Maluku Utara sekaligus baru-baru ini pada).
Ketika proses administrasi pemecatan dan sidang etik oleh SDM Polda Maluku Utara diduga sarat dengan manipulasi atau konspirasi, Arendt menyediakan dua konsep utama untuk menjelaskannya :
The Banality of Evil (Banalitas Kejahatan) dan Ketiadaan Berpikir (Thoughtlessness) dalam sistem birokrasi yang totalitarian/otoriter.
Berikut ini adalah analisis kritis proses PTDH tersebut berdasarkan perspektif Hannah Arendt :
1. The Banality of Evil dalam Birokrasi SDM PolriKonsep Arendt tentang The Banality of Evil (diasah saat ia mengamati persidangan Adolf Eichmann) menyatakan bahwa kejahatan sistemik terbesar sering kali tidak dilakukan oleh orang-orang yang berwajah kejam atau psikopat, melainkan oleh para birokrat normal yang hanya patuh secara buta pada sistem, aturan, dan perintah atasan.
Aplikasi Kasus :
* Jika dalam proses PTDH terjadi “konspirasi”, oknum di internal Satuan SDM atau Komisi Kode Etik yang menyusun berkas mungkin merasa diri mereka tidak bersalah.
* Mereka merasa hanya menjalankan “tugas administratif” (clerical duties), mencocokkan pasal Perkap, atau sekadar melaksanakan instruksi pimpinan (perintah komando).
Banalitas Hukum :
* Penghancuran karier seseorang atau manipulasi keadilan bergeser menjadi rutinitas administratif yang dingin.
Kasus-kasus diproses layaknya ban berjalan di pabrik, tanpa ada refleksi moral apakah subjek hukum mendapatkan hak pembelaan yang adil atau justru menjadi korban faksionalisme internal.
2. Thoughtlessness (Ketiadaan Berpikir Kritis)
Arendt menekankan bahwa esensi dari banalitas kejahatan adalah thoughtlessness ketidakmampuan atau penolakan seseorang untuk memikirkan konsekuensi moral dari tindakannya dari sudut pandang orang lain.
Kepatuhan Buta vs. Etika:
1. Dalam struktur Polri yang hierarkis, budaya “siap komandan” sering kali membunuh kemampuan berpikir kritis (critical thinking).
2. Ketika SDM atau penyidik etik dihadapkan pada perintah untuk “mengamankan” atau “mendepak” personel tertentu demi menutupi konspirasi yang lebih besar, fungsi kritis mereka lumpuh.
3. Mereka menukar moralitas personal mereka dengan kepatuhan mekanis demi kelangsungan karier sendiri.
3. Dehumanisasi Melalui Prosedur Formal.
Dalam pemikiran Arendt tentang totalitarianisme, sistem yang korup akan mereduksi manusia menjadi sekadar angka atau objek dalam struktur data.
Pencoretan Simbolis:
1. Ketika upacara PTDH massal digelar, secara simbolis foto-foto personel dicoret di depan publik.
2. Jika proses di balik pencoretan itu objektif (misal murni disersi atau pidana nyata), itu adalah penegakan hukum. Namun, jika di baliknya terdapat konspirasi (menurut asumsi teori Anda), maka upacara tersebut adalah bentuk teater birokrasi.
Institusi menggunakan legalitas formal untuk menciptakan ilusi “bersih-bersih internal”, padahal yang terjadi adalah pembersihan elemen yang tidak sejalan dengan kelompok yang berkuasa (faksionalisme).
Arthur berpendapat bahwa, secara teori Arendt, kejelasan kasus PTDH yang masif dan konspiratif di Polda Maluku Utara menunjukkan bahwa bahaya terbesar dalam institusi penegak hukum bukanlah adanya “penjahat besar” di dalam tubuh Polri, melainkan ketika sistem SDM-nya diisi oleh orang-orang pintar yang kehilangan hati nurani dan menolak untuk berpikir kritis.
* Hukum publik akhirnya kehilangan jiwanya dan berubah menjadi sekadar mesin penghancur administratif yang legal. (Arthur Noija SH MH)
