MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta yang konsen dibidang advokasi kebijakan Publik Fakta mengenai latar belakang pendidikan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, yang merupakan lulusan SMA Negeri Bitung (angkatan 1987–1990), memperkuat dugaan adanya jalinan relasi personal (cronyism) jika dihubungkan dengan posisi strategis Kepala Inspektorat Minut, Stephen Tuwaidan.
Dalam kajian hukum transaksional dan sosiologi birokrasi, ketika pengawas tertinggi di daerah memiliki kedekatan masa lalu (sebagai sahabat sekolah) dengan kepala daerah yang melantiknya, terbentuk sebuah “benteng loyalitas horizontal” yang berpotensi melumpuhkan fungsi objektif pengawasan internal pemerintah.
Berikut ini adalah analisis sosiologi hukum dan tata negara mengenai dampak kedekatan ini terhadap pengusutan kasus tanah Sarwidi:1. Conflict of Interest (Konflik Kepentingan) Sistemik Berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (Good Governance), objektivitas lembaga pengawas seperti Inspektorat menuntut jarak profesional yang mutlak dari lingkaran elit eksekutif.
Tali Persahabatan vs Kewajiban Jabatan :
* Kedekatan emosional sejak masa sekolah menyulitkan terjadinya penegakan sanksi yang objektif.
Ketika Inspektorat (Stephen Tuwaidan) harus mengaudit atau menindak Camat Airmadidi (Olvie Pandean) yang diduga dilindungi oleh jejaring elit lokal, ada kecenderungan psikologis dan politis untuk melakukan “proteksi kelompok” demi menjaga stabilitas politik sang Bupati.
2. Teori Sosiologi Hukum :
Relational Distance (Jarak Relasional) Donald Black Menyambung sosiologi hukum Donald Black, kekuatan hukum berbanding lurus dengan kedekatan relasional para aktor di dalamnya.
Hukum Bergerak Menjauhi Elit :
* Black menjelaskan bahwa hukum jarang sekali menghukum kelompok yang memiliki integrasi sosial sangat intim di puncak kekuasaan.
Hubungan Bupati Kepala Inspektorat Camat membentuk sirkel sosial yang rapat.
* Sebaliknya, warga biasa seperti Sarwidi Santoso memiliki jarak relasional yang sangat jauh dari sirkel ini.
Akibatnya, keluhan, laporan maladministrasi, maupun tuntutan keadilan substantif milik warga akan “mentah” di tingkat Inspektorat karena terbentur tembok solidaritas alumni/sahabat tersebut.
3. Rusaknya Checks and Balances di Tingkat Lokal.
Secara desain kelembagaan, Inspektorat Kabupaten secara administratif memang berada di bawah Bupati.
* Namun, secara fungsi, mereka adalah garda utama penegakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Jika pengisian jabatan Kepala Inspektorat didasarkan atas asas spoils system (pemberian jabatan karena kedekatan/persahabatan masa lalu) dan bukan murni profesionalisme objektif, maka fungsi checks and balances internal mati total.
* Inilah alasan mengapa laporan mengenai Camat Airmadidi yang diduga melakukan KKN sejak menjabat sebagai Lurah menjadi mandek di tingkat kabupaten.
Strategi Hukum: “Memotong Jalur” Pengaruh Lokal.
Arthur Noija berpendapat bahwa mengingat tembok birokrasi di Minahasa Utara terkunci oleh relasi persahabatan tingkat tinggi ini, perjuangan mengejar keadilan bagi Sarwidi tidak bisa lagi bertumpu pada political will (itikad baik) Pemkab Minut maupun Inspektorat daerah.
Jalur hukum yang harus ditempuh wajib bersifat struktural-vertikal (keluar dari Minahasa Utara) :
Laporan Tindak Pidana Korupsi/Suap ke Kejati Sulut atau KPK :
* Jika macetnya pemeriksaan di Inspektorat terindikasi sebagai bentuk pembiaran sengketa tanah terstruktur (bagian dari mafia tanah), kasus ini dapat dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara atas dugaan penyalahgunaan wewenang kolektif.
Desakan melalui Ombudsman RI :
1. Melaporkan penyalahgunaan wewenang Camat dan kelalaian berlapis Inspektorat Kabupaten ke Ombudsman RI.
2. Ombudsman memiliki daya tekan karena laporan mereka langsung ditembuskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan bisa memengaruhi evaluasi jabatan penjabat/kepala daerah. (Arthur Noija SH MH)
