mbminvestigasi.com TANAH DATAR – Pemerintah Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 serta menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU‑RKP) Tahun 2028. Kegiatan berlangsung di lingkungan Kantor Wali Nagari setempat pada Kamis (18/6/2026).
Forum ini menjadi sarana strategis guna menampung langsung keinginan dan kebutuhan warga, sekaligus menyusun arah pembangunan yang terukur, berkelanjutan, dan benar‑benar sesuai kondisi riil di lapangan. Turut hadir mendampingi jalannya acara unsur Forkopimca Batipuah, jajaran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), pimpinan dan perangkat nagari, Kerapatan Adat Nagari, TP‑PKK, tokoh masyarakat, pemuka adat, pemuda, serta perwakilan lembaga dan warga dari berbagai unsur.
Ketua BPRN Batipuah Baruah, Misbah BA, menegaskan bahwa Musnag bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wadah utama menyelaraskan kebutuhan warga dengan kemampuan keuangan dan perencanaan nagari. Ia mengingatkan agar setiap usulan yang diajukan didasarkan pada skala prioritas, memberi manfaat seluas‑luasnya, serta selaras dengan arah kebijakan daerah dan nasional.
“Musyawarah ini adalah wujud demokrasi di tingkat nagari. Masyarakat berhak menentukan arah kemajuannya sendiri. Oleh karena itu, setiap gagasan harus dikaji dengan cermat agar benar‑benar menjawab persoalan yang ada dan mampu mengangkat taraf hidup warga,” tegasnya. Misbah juga menegaskan peran BPRN dalam mengawal seluruh tahapan perencanaan agar berjalan transparan, bertanggung jawab, dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Wali Nagari Batipuah Baruah, Mulyadi BJ, menyampaikan bahwa penyusunan rencana kerja tahun mendatang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019. Aturan ini menegaskan keterlibatan aktif warga mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan setiap kegiatan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik seperti jalan dan saluran air semata, tetapi juga harus menyentuh penguatan ekonomi warga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian adat budaya, serta perbaikan mutu pelayanan publik. “Kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika seluruh aspek kehidupan warga ikut meningkat secara seimbang,” ujarnya.
Dalam jalannya musyawarah, muncul berbagai usulan yang mencakup perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi, pengembangan sektor pertanian, dukungan bagi usaha mikro, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembinaan generasi muda. Seluruh masukan ini akan diolah dan disusun secara berurutan berdasarkan kebutuhan mendesak serta kemampuan anggaran, sebelum ditetapkan menjadi dokumen resmi perencanaan pembangunan nagari.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir program‑program yang tepat sasaran, berpihak pada kepentingan umum, dan menjadi landasan kuat bagi kemajuan serta kesejahteraan warga Nagari Batipuah Baruah ke depannya.(YR)
