MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi Fungsi utama FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) di tingkat kecamatan dan kelurahan adalah menjaring, menampung, dan mengomunikasikan informasi potensi ancaman keamanan atau bencana.
Jika FKDM di Kecamatan Johar Baru dan kelurahannya tidak aktif atau mati suri, fungsi “mata dan telinga” pemerintah lumpuh, sehingga deteksi dini konflik sosial seperti tawuran gagal terlaksana.
Tugas dan Tupoksi Pokok FKDMDeteksi Dini:
* Mencari dan mencatat gejala atau peristiwa yang mengganggu ketenteraman umum.
Mitigasi Sosial:
* Menjadi jembatan komunikasi antara warga dan aparat tingkat kecamatan atau kelurahan.
Rekomendasi Kebijakan :
* Memberikan bahan masukan bagi pimpinan wilayah untuk meredam potensi konflik.
Dampak “Mati Suri” di Mata Hukum Publik Hilangnya Kontrol Sosial:
* Tanpa laporan yang aktif, pemerintah kehilangan instrumen pencegahan awal yang sah secara administratif.
Lemahnya Partisipasi Publik :
* Fungsi pengawasan warga melemah dan bergeser menjadi reaksi pasif setelah peristiwa hukum terjadi.
Relevansi dengan Penegakan Hukum dan KUHP 2023 (UU No. 1 Tahun 2023)
Pencegahan Berbasis Restoratif :
* KUHP baru mengutamakan keadilan korektif dan penyelesaian konflik di akar rumput.
* Kevakuman FKDM membuat potensi kejahatan lingkungan atau sosial lolos dari deteksi preventif.
Kepastian Hukum Berkeadilan :
* Peran aktif masyarakat melalui lembaga seperti FKDM mendukung terciptanya rasa aman secara preventif sebelum penegakan hukum represif (pidana) diterapkan oleh aparat penegak hukum.(Arthur Noija SH MH)
