mbminvestigasi.com TANAH DATAR – Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) guna merumuskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sekaligus menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) Tahun 2028. Acara berlangsung di Aula Kantor Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik, Rabu (17/6/2026).
Forum ini dihadiri unsur perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Camat Sungayang, jajaran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), seluruh perangkat nagari, hingga tokoh masyarakat dan adat. Musrenbang menjadi sarana utama menyatukan keinginan warga dengan arah kebijakan pembangunan yang berlaku.
Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik, Afrizal Nanang, menggarisbawahi perlunya ketelitian menentukan sasaran program mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Ia menekankan agar setiap usulan diuji ketat berdasarkan tingkat kebutuhan mendesak, bukan sekadar keinginan semata.
“Semua ide yang disampaikan berharga, namun kita harus bijak menyusun urutan prioritas. Setiap rupiah yang dialokasikan wajib memberikan dampak nyata dan sebesar-besarnya bagi kepentingan warga,” ujar Afrizal.
Ia juga mengajak seluruh elemen menjaga kerukunan pasca-musyawarah. Perbedaan pandangan saat diskusi dianggap hal wajar dalam demokrasi di tingkat nagari. Namun, setelah keputusan disepakati bersama, seluruh pihak diharapkan bersatu mendukung pelaksanaannya demi kemajuan wilayah.
Sementara itu, Ketua BPRN Andaleh Baruh Bukik, Aswanto, mengingatkan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban yang diatur peraturan. Penyusunan dokumen perencanaan saat ini berpedoman pada Undang‑Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2024, serta Permendagri No. 114 Tahun 2014.
“Musrenbang adalah wadah sah menampung aspirasi. Segala usulan dibahas secara terbuka dan objektif, selalu mengutamakan kepentingan bersama demi pembangunan yang berkelanjutan,” kata Aswanto saat membuka acara.
Camat Sungayang, Abdi Hardifala, S.IP., M.Si., yang hadir memberikan arahan menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keikutsertaan warga. Ia meminta peserta menyingkirkan kepentingan pribadi atau kelompok sempit.
“Pembangunan tidak akan maksimal tanpa partisipasi masyarakat. Rencana kerja dan usulan tahun depan harus lahir dari apa yang benar‑benar dibutuhkan warga. Jika landasannya kebutuhan luas, hasilnya akan lebih merata dan tepat sasaran,” tegas Abdi.
Selama berlangsung, diskusi berjalan hidup dan terbuka. Berbagai usulan muncul mulai dari pengembangan infrastruktur, penguatan ekonomi warga, hingga peningkatan pelayanan sosial yang lebih baik. Semua masukan akan disusun kembali oleh tim teknis nagari sebelum dimasukkan ke dalam dokumen akhir RKP 2027 dan DURKP 2028.
Melalui kesepakatan yang dicapai, Pemerintah Nagari Andaleh Baruh Bukik berharap lahir program yang mempercepat peningkatan kesejahteraan sekaligus membangun fondasi nagari yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan di masa depan.(T.Novel)
