MBMINVESTIGASI.COM,Jakarta- Persoalan pemilu bukan hanya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat lima tahuntahun sekali. Desain hukumnya pun sebagai penentu sebagai roda demograsi yang harus dapat berjalan jujur, adil dan partisipasi. Meski begitu, persoalan saat ini bukan lagi membenahi norma UU pemilu secara parsial, tapi ini menyangkut desain besar sistem pemilu yang sudah tidak lagi relevanrelevan dengan perkembangan demograsi elektoralelektoral dan konstitusionalisme.
Sebab pemilu lahir bukan ruang legislasi, melainkan keputusan MK secara dasar yang bisa mengubah laskap hukum pemilu. Putusan terakhir MK tidak hanya membatalkan norma undang-undang, akan tetapi bagian dari membentuk arah yang mengubah desain pemilu itu sendiri.
Lihat saja, banyak partai politik sibuk untuk menghadapi Pemilu 2029, sebagai fokus utama dalam pemutakhiran data internal partai, konsolidasi koalisi, serta penentuan arah sikap politik di tengah tekanan ekonomi masyarakat untuk menghasilkan calon pemangku kebijakan di pemerintahan yang berkualitas.
Begitu juga dalam membangun citra partai di mata publik sebagai pejuang tempur dalam menghadapi medan politik. Lihat saja, Partai Gerakan Rakyat (PGR) yang baru lahir di Indonesia pimpinan Sahrin Hamid asal Maluku, berbasis relawan pendukung Anies Baswedan ini.
Syahrudin Darwis seorang Pengamat politik, mantan kader PAN dan Partai Ummat ini mengambil sikap pilihan “Gerakan Baru atau Sekadar Kendaraan Baru” Sebab membaca Lahirnya Partai Gerakan Rakyat membutuhkan pemikiran dia hal yaitu gagasan dan kendaraan. Gagasan tanpa kendaraan akan menjadi percakapan di ruang seminar. Kendaraan tanpa gagasan hanya menjadi alat menuju kekuasaan. Ujarnya.
Ia menambahkan. Pendaftaran Partai Gerakan Rakyat (PGR) ke Kementerian Hukum, ini bukan sekadar urusan administratif. Tapi sebagai penanda bahwa telah lahirnya satu pemain baru di panggung politik nasional yang sudah mengklaim bahwa PGR telah melengkapi struktur di 38 provinsi dalam memenuhi syarat legal sebagai partai baru untuk memasuki babak yang lebih menentukan: dan membuktikan bahwa, ia hadir sebagai kebutuhan rakyat, bukan sekadar kebutuhan elite.
Tak dipungkiri bahwa dIndonesia, mendirikan partai politik bukan lagi peristiwa langka. Sebab Era Reformasi telah melahirkan puluhan partai yang berhasil menjadi kekuatan politik, dan sebagian lagi hanya menjadi catatan kaki sejarah. Karena itu, tantangan terbesar PGR jangan hanya sebagai pnonton untuk memperoleh pengesahan berbadan hukum, melainkan, bagaimana memperoleh legitimasi publik.
Sebab publik Indonesia tidak kekurangan partai. Yang kurang adalah kepercayaan publik. Survei demi survei selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa partai politik masih berada pada jajaran lembaga dengan tingkat kepercayaan yang relatif rendah dibanding institusi lain. Di tengah situasi itu, setiap partai baru, pasti memulai perjuangannya dari titik nol dalam membangun kredibilitas.
Tidak mengherankan jika kemunculan PGR segera dikaitkan dengan figur Anies Baswedan. Kedekatan historis organisasi Gerakan Rakyat dengan relawan Anies membuat publik membaca kelahiran partai ini bukan semata sebagai institusi, melainkan juga sebagai kemungkinan kendaraan politik bagi tokoh tertentu.
Bahkan, Ketua Umum Sahrin Hamid telah menyatakan harapan agar Anies Baswedan menjadi pemimpin nasional, meski keputusan resmi masih menunggu mekanisme internal partai. Namun, sebuah partai juga tidak dapat hidup hanya dari popularitas seorang tokoh. Mari berkaca pada pengalaman politik Indonesia yang menunjukkan bahwa partai personalistik sering kali mengalami kesulitan ketika figur utamanya kehilangan momentum.
Sedangkan, Partai yang bertahan adalah partai yang memiliki ideologi, kaderisasi, dan organisasi yang bekerja ketika sorotan kamera telah berpindah arah. Dari sinilah ujian sesungguhnya bagi Partai Gerakan Rakyat untuk menguji, Apakah “gerakan” yang mereka usung benar-benar lahir dari bawah, atau sekadar perubahan bentuk dari jaringan relawan menjadi mesin elektoral.
Pertanyaan ini seringkali penting dalam petarungan Pemilu akan datang, karena rakyat Indonesia semakin kritis dalam membaca perbedaan antara mobilisasi politik dan gerakan sosial.Oleh karna itu, momentum pendaftaran ke Kementerian Hukum hanya sebagai pintu masuk bagi PGR dalam membangun kepengurusan yang hidup, baik melahirkan kader yang bekerja di tengah masyarakat, menyusun platform kebijakan yang menjawab persoalan lapangan kerja, pendidikan, kemiskinan, dan ketimpangan, bukan hanya slogan perubahan. Ungkapnya
Demokrasi membutuhkan partai baru jika partai baru itu membawa gagasan baru. Tetapi demokrasi juga akan kehilangan makna jika partai baru hanya memperbanyak logo di surat suara tanpa memperkaya kualitas politik.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat tanggal pendaftaran sebuah partai. Sejarah hanya akan mengingat apakah partai itu berhasil mengubah kehidupan rakyat, atau justru larut menjadi bagian dari rutinitas politik yang selama ini ingin mereka ubah.
Mungkin itulah pertanyaan yang patut diajukan kepada Partai Gerakan Rakyat hari ini: apakah mereka datang untuk menambah jumlah partai, atau benar-benar menghadirkan gerakan. (FR)
