mbminvestigasi.com BATUSANGKAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna pada Jumat, 12 Juni 2026, di Ruang Rapat Paripurna Rambate Rata Raya. Agenda utama kali ini adalah mendengarkan pandangan umum dari seluruh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anton Yondra.
Dalam sidang tersebut, lima fraksi yang ada di lembaga legislatif ini menyampaikan tanggapan masing-masing atas laporan yang telah disampaikan Bupati Eka Putra sebelumnya. Secara keseluruhan, dewan memberikan apresiasi karena keuangan daerah tercatat mengalami surplus sebesar Rp62,17 miliar. Namun, pujian itu disertai sejumlah catatan penting agar pengelolaan keuangan ke depan lebih optimal dan tepat sasaran.
Fraksi Gerindra menyoroti pengelolaan dana transfer ke daerah. Fraksi ini meminta agar rincian pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan nagari diperjelas, guna menghindari tumpang tindih program antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mengarahkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Dewan mempertanyakan realisasi bantuan bagi warga yang terdampak bencana alam pada awal tahun 2025 serta mendesak perbaikan mekanisme penyaluran agar bantuan sampai kepada yang berhak.
Fraksi Golkar mengakui keberhasilan menjaga stabilitas keuangan daerah, namun mengingatkan agar nilai surplus tersebut tidak hanya disimpan. Dana lebih itu dinilai perlu segera dialokasikan untuk menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur yang saat ini masih tertunda.
Dari sisi transparansi, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem informasi keuangan berbasis daring. Hal ini agar publik dapat mengakses data realisasi anggaran secara terbuka, sehingga pengawasan dari masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Fraksi PKS menambahkan soal aspek pengawasan internal. Fraksi ini meminta penjelasan rinci mengenai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan, serta langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi yang telah dijalankan oleh Inspektorat Daerah.
Menanggapi berbagai masukan itu, Bupati Eka Putra menyatakan kesiapannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. “Kami terima segala kritik dan saran sebagai bagian dari proses demokrasi. Ini cara kita memastikan uang rakyat dikelola sebaik mungkin,” tegasnya didampingi Wakil Bupati dan Sekda.
Ketua DPRD Anton Yondra menegaskan bahwa seluruh pandangan tersebut akan menjadi acuan utama bagi Panitia Khusus dalam pembahasan lebih lanjut. “Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memperbaiki tata kelola agar lebih akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Turut menyaksikan jalannya sidang tersebut unsur Forkopimda, di antaranya perwakilan dari Kodim 0307 dan Polres Tanah Datar. Rapat selanjutnya dijadwalkan mendengarkan jawaban resmi Bupati sebelum memasuki tahap pembahasan mendalam oleh Pansus. ( Eka fhitra)
