DPC PNT Kecamatan senen jakarta pusat yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang persoalan pungutan booking fee dan mangkraknya revitalisasi Pasar Senen Blok 6 (atau Blok VI) yang melibatkan BUMD seperti Perumda Pasar Jaya mencerminkan krisis kepastian hukum dan tata kelola.
Meski pembangunan kembali dengan mitra baru mulai dijadwalkan ulang pada akhir 2026, polemik mengenai pungutan tanpa dasar perjanjian yang jelas bagi pedagang terdampak tetap menjadi sorotan tajam.
Fenomena ini dapat dibedah secara komprehensif melalui kacamata filsafat sosial, sosiologi hukum, hukum bisnis, hingga ketentuan pidana terbaru.
1. Banalitas Kejahatan (Hannah Arendt) dalam Birokrasi BUMD
Konsep banality of evil (banalitas kejahatan) dari Hannah Arendt menjelaskan bagaimana ketidakadilan atau pelanggaran sistematis terjadi bukan karena pelaku memiliki niat jahat yang luar biasa, melainkan karena kepatuhan buta pada rutinitas birokrasi dan hilangnya nalar kritis (thoughtlessness).
Normalisasi Pungutan Tanpa Dasar.
1. Dalam kasus pungutan booking fee yang tidak memiliki payung perjanjian atau dasar hukum jelas, aparatur atau pengelola sering kali memandangnya sekadar sebagai “prosedur teknis” atau “kebiasaan administrasi” untuk mengamankan unit.
2. Absennya Empati Institusional.
3. Birokrasi hanya berfokus pada pemenuhan target administratif atau kerja sama bisnis baru, sembari mengabaikan penderitaan riil pedagang yang terkatung-katung di tempat penampungan sementara selama bertahun-tahun.
2. Sosiologi Hukum Donald Black (The Behavior of Law)
Donald Black melihat hukum bukan sekadar teks normatif, melainkan variabel sosial yang perilakunya dipengaruhi oleh stratifikasi, morfologi, dan organisasi.
Hukum Bergerak ke Bawah (Downward Law).
1. Menurut Black, entitas yang memiliki organisasi kuat dan modal besar (seperti Perumda dan pengembang swasta) memiliki “kuantitas hukum” yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok pedagang kecil yang terfragmentasi.
2. Ketimpangan Akses dan Perlindungan.
3. Akibat ketimpangan struktur ini, Perumda dan mitra pengembang dapat dengan mudah melakukan pergantian skema kerja sama atau menunda proyek tanpa sanksi cepat, sementara pedagang kehilangan perlindungan hukum formil atas dana booking fee yang sudah mereka setorkan.
3. Hukum Bisnis dan Kepastian Hukum Pembangunan
Dalam perspektif hukum bisnis dan perdata (KUHPerdata), hubungan antara pengelola pasar/pengembang dan pedagang adalah hubungan kontraktual yang menuntut iktikad baik (good faith) dan kepastian hukum (rechtssicherheit).
Cacatnya Syarat Perjanjian .
1. Penarikan booking fee sebelum adanya kejelasan izin prinsip, IMB/PBG, serta perjanjian pengikatan jual beli atau hak pakai kios yang sah merupakan bentuk wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum (PMH).
2. Tanggung Jawab Penggantian Mitra.
Ketika kerja sama dengan pengembang lama gagal dan dialihkan ke pengembang baru (seperti masuknya mitra baru pada pertengahan 2026), hak-hak keperdataan pedagang yang telah menyetor dana di masa lalu tidak boleh otomatis hangus. Perumda wajib menjamin novasi (pembaruan utang/kewajiban) atau restitusi yang adil.
4. Perspektif KUHP 2023 (UU No. 1 Tahun 2023)
Meskipun KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) tidak mengambil alih delik inti tindak pidana korupsi yang diatur secara khusus, ia tetap relevan untuk menjerat penyimpangan dalam transaksi bisnis maupun jabatan.
Penipuan dan Penggelapan dalam Bisnis.
1. Jika penarikan booking fee disertai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan terkait kepastian pembangunan dan legalitas lahan yang sebenarnya belum siap, pelaku dapat dijerat dengan pasal penipuan (Pasal 492 KUHP 2023) atau penggelapan (Pasal 486 KUHP 2023).
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
KUHP 2023 secara tegas mengakui korporasi (termasuk BUMD/Perumda dan PT mitra) sebagai subjek tindak pidana.
* Jika praktik pungutan liar atau wanprestasi berunsur pidana dilakukan untuk keuntungan korporasi atau merupakan kebijakan manajemen, korporasi dapat dijatuhi pidana denda hingga pidana tambahan seperti pencabutan izin atau pembekuan kegiatan usaha.
5. Perspektif UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tentang Perumda
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, modal Perumda berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga tetap masuk dalam rezim keuangan negara/daerah.
Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 3 UU Tipikor).
1. Direksi atau pejabat Perumda yang membuat kebijakan pungutan booking fee tanpa dasar regulasi yang sah, atau menunjuk mitra pengembang tanpa prosedur good corporate governance (GCG) yang berujung mangkraknya proyek dan hilangnya potensi pendapatan daerah, dapat dijerat atas dasar penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah.
2. Penerimaan Hadiah atau Gratifikasi (Pasal 11 & 12B UU Tipikor).
3. Pegawai maupun direksi Perumda berstatus sebagai penyelenggara negara/pegawai negeri dalam perspektif UU Tipikor.
Setiap penerimaan dana di luar ketentuan resmi termasuk “permainan” uang titipan atau booking fee yang masuk ke rekening tidak resmi atau digunakan tidak sesuai peruntukan berpotensi dikualifikasikan sebagai suap, gratifikasi, atau pemerasan dalam jabatan.
(Arthur Noija SH MH)
