MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen dibidang advokasi kebijakan publik menyikapi secara hukum bisnis dan hukum perikatan, pernyataan bahwa proses revitalisasi/perizinan dengan penerimaan uang tanda jadi (booking fee) dari konsumen/pedagang penerima manfaat adalah dua hal yang berbeda adalah benar secara substansi, tetapi keduanya memiliki keterkaitan hukum yang sangat erat dan tidak bisa dilepaskan.
Berikut ini adalah tinjauan hukum bisnis mengenai perbedaan serta hubungan kedua hal tersebut dalam kasus pembangunan Pasar Senen Blok VI :
1. Perbedaan Konsep dan Aspek Hukum
Revitalisasi dan Perizinan (Aspek Administrasi & Publik/Perdata) :
1. Revitalisasi adalah kebijakan atau program fisik/ekonomi untuk menata ulang kawasan pasar (melibatkan BUMD seperti Perumda Pasar Jaya dan pihak ketiga/investor, seperti PT Best Green).
2. Perizinan (seperti Persetujuan Bangunan Gedung/PBG, AMDAL, SLF, dan kejelasan status hak atas tanah/bangunan) merupakan kewajiban administratif dan legalitas formil yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pemilik proyek sebelum atau selama proses pembangunan berjalan.
Ranah ini masuk ke dalam hukum administrasi negara dan hukum kontrak bisnis antara BUMD/Pemerintah dengan investor.
Penerimaan Uang Tanda Jadi / Booking Fee (Aspek Perikatan & Perdata):
1. Uang tanda jadi adalah kesepakatan pendahuluan (voorovereenkomst) antara pihak penyedia/pengembang dengan konsumen (pedagang) berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak.
2. Penerimaan uang ini bersifat transaksional/perdata, yang seharusnya mengikat kedua belah pihak apabila ada kejelasan mengenai obyek, harga, spesifikasi kios, dan kepastian hak yang akan diperoleh konsumen. (Arthur Noija SH MH)
