MBMINVESTIGASI.COM, Jakarta – DPN Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang adanya kegiatan di RT 02 RW .07 kelurahan bungur kecamatan senen kotamadya jakarta pusat pada hari sabtu malam Pemutaran film The Act of Killing (Jagal) secara mandiri atau dalam format nonton bareng (nobar) oleh warga/pemuda merupakan hal yang umum terjadi secara gerilya, meskipun film tersebut tidak mendapatkan izin tayang resmi di bioskop komersial Indonesia karena sensitivitas konten sejarahnya.
* Sejak pertama kali dirilis, film dokumenter karya Joshua Oppenheimer ini memang didistribusikan secara independen melalui ribuan pemutaran tertutup atau terbatas yang diorganisasi oleh komunitas, mahasiswa, dan kelompok warga di berbagai wilayah Indonesia.
Jika pemutaran di tingkat RW tersebut benar-benar terjadi, kegiatan itu dikategorikan sebagai inisiatif pemutaran komunitas (berbasis warga).
* Namun, ada dua poin penting yang perlu diperhatikan terkait aktivitas nobar ini :
Klasifikasi Usia Penonton:
* Film The Act of Killing memuat materi yang sangat eksplisit mengenai kekerasan, penyiksaan, dan trauma sejarah yang berat.
Berdasarkan standar perfilman, film ini ditujukan untuk penonton dewasa.
* Memutarnya untuk konsumsi anak-anak atau remaja usia muda tanpa sensor dan pendampingan yang tepat sangat tidak disarankan karena berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang buruk.
Keamanan Komunitas :
* Mengingat sejarah pemutaran film ini di Indonesia kerap memicu pro-kontra atau pembubaran dari kelompok tertentu di masa lalu.
* Penyelenggara nobar di tingkat RT/RW biasanya perlu memastikan bahwa kegiatan dilakukan secara tertutup, bertanggung jawab, dan memiliki ruang diskusi pasca-pemutaran untuk memberikan konteks sejarah yang berimbang bagi penontonnya.
Pembubaran paksa tadi malam yg dilakukan oleh Bimas,
Babinsa,
Intel TNI,
Intel Polri,
BIN,
yg berkordinasi dengan ketua RT 2 RW 7 Kel Bungur Kec Senen Jak Pus.
Tentang kegiatan nobar film yg dilarang beredar dan diputar di Wilayah Republik Indonesia. (Arthur Noija SH MH)
